Afrinaldi Sumpur “Sekuntum Kesepian” :Jesi Adakah bunga itu merasa sepi saat kau tinggalkan? Sedangkan malam terkadang terlalu kelam tanpa bintang. Lihatlah kelopaknya layu, menyiratkan tanda-tanda kematian. Kau pergi tak pernah lagi datang, bahkan hanya untuk sekedar mengusir bimbang. Dan kelak nanti kau jumpai sekuntum kembang menyisakan puing-puing kerinduan. (Padang, awal Februari 2013)

Festival Silat Tradisional Minangkabau 2012

Keterangan: Foto 1 : Peserta dari Perguruan Pangian Batang Tampuih Unggan berfoto bersama pada acara Festival Seni Silat Tradisi Se-Sumatera Barat di Bukittinggi 6-9 Desember 2012. F oto 2 : Foto bersama dengan Pemenang Kategori Terbaik Putri Tingkat Pemula (duduk di bawah: kanan Syaidatin Aisyah, kiri Tasya Alferta Rahmi) pada acara Festival Silat Tradisional Parik Paga Luhak Nan Tuo di Batusangkar 28-30 Desember 2012. Foto 3 : Foto perwakilan peserta dari Tigo Luhak dan Sijunjung (Sumpur Kudus) bersama Dengan Bupati Tanah Datar, Ketua IPSI Tanah Datar, dan Ketua panitia Festival Silat Tradisional Parik Paga Luhak Nan Tuo. Dari kiri ke kanan: Afrinaldi (perwakilan Sijunjung), Perwakilan dari Limapuluh Kota, Mawardi, B.A (Ketua Panitia), Perwakilan Padang Panjang, David Suhu (Presiden Silat Minang), Ramli St. Mudo (perwakilan Agam), Perwakilan Lintau, dan AR. Dt. Panghulu Sutan, Bsc (Ketua IPSI Tanah datar).

Syafii Maarif: Aparat Kita Punya Nyali Tidak?

VIVAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan tokoh agama yang disegani, Syafi'i Ma'arif, mempertanyakan kinerja Polri dalam kasus bentrok Ahmadiyah di Banten, Jawa Barat, dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

"Sekarang, aparat kita itu punya nyali atau tidak?" kata Syafi'i Ma'arif saat diwawancara VIVAnews.com.

Tokoh agama yang disapa Buya ini mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang mengatakan aparatnya sudah bekerja maksimal.

"Maksimal apa? Yang di Pandeglang itu tidak maksimal. Masa tiga orang petugas menjaga massa sebegitu banyak," Buya mempertanyakan.

Buya menilai kondisi bangsa ini sudah sangat-sangat kritis. Alasannya, tidak ada masalah fundamental di negeri ini yang terselesaikan. "Ekonomi, politik, hukum, semua carut-marut. Bangsa kita harus selamatkan," kata dia.

Buya juga mengritik persoalan ini semua terkait dengan banyaknya kepentingan politik sesaat dan jangka pendek yang masih dijadikan prinsip oleh sejumlah orang. "Jangan hitung-hitungan jangka pendek lagi, mau jadi kepala daerah dan lain-lain," ia menegaskan.

Dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang polisi telah menetapkan dua orang, dari sekitar 1.500 orang perusuh yang saat itu berada di lokasi. Satu di antaranya resmi ditahan hari ini.

"Dari dua tersangka yang diperiksa, satu sudah ditingkatkan jadi penahanan hari ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 9 Februari 2011. (kd)
• VIVAnews

Syafii Maarif: Kritikan SBY Tidak Substantif

VIVAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai kritik balik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tokoh-tokoh agama tidak substantif. Tokoh yang akrab disapa Buya ini menilai Presiden SBY tidak paham masalah.

"Saya rasa kritik itu tidak ada substansinya," kata Syafii Maarif dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com, Rabu 9 Februari 2011.

Buya kembali mengingatkan, kritik yang pernah dilontarkan tokoh-tokoh agama kepada pemerintah tidak ada muatan politik sama sekali. Semua yang disampaikan, kata Buya, berdasarkan bukti-bukti.

"Itu otentik sekali. Itu serius. Itu bukan berarti ingin menjatuhkan seseorang," ujar Buya yang sedang dalam perjalanan ke Yogyakarta ini.

Maka itu, Buya juga menyesalkan bila ada yang menyebut kritikan tokoh-tokoh agama itu sarat muatan politik. "Bila disebut tendensi politik, mereka itu sama sekali tidak paham," jelas dia.

Pagi tadi, Presiden SBY mengritik tokoh-tokoh agama. SBY meminta tokoh agama tidak melupakan peran utamanya, membimbing umat.

"Saya tahu, pemuka agama juga memainkan banyak peran. Namun janganlah dilupakan kewajiban dan amanah untuk tetap membimbing umatnya masing-masing," kata Presiden SBY saat menghadiri Hari Pers Nasional di Kupang, NTT, Rabu, 9 Februari 2011. (umi)
• VIVAnews

Forum Rektor: Indonesia Menuju Negara Gagal!

Jakarta - Forum Rektor mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke dalam keadaan negara gagal. Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal 2010.

"Negara kita sudah dekat menjadi negara gagal dan kalau tidak diperbaiki pemerintah, pada tahun akan datang menjadi negara gagal," ujar anggota Forum Rektor Sofian Effendi dalam konferensi pers dengan tokoh Lintas Agama dan Forum
Rektor di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (4/2/2011).

Menurut Sofian, berdasarkan hasil indeks negara gagal, Indonesia berada di urutan 61 dari 170 negara. Dalam indeks itu, Somalia berada di urutan pertama.


"Salah satu ukurannya adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat dan program pemerintah gagal total," terang Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Ukuran lainnya menurut Sofian adalah kesenjangan antara daerah di wilayah Indonesia semakin besar. Ia mencontohkan, provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia dengan perbandingan lebih dari 17 kali lipat dengan daerah lain.

"Ini sangat berbahaya dan ketika mereka meminta melepaskan diri, itu berarti
membuktikan ketidakpuasan rakyat," terangnya.

Pada sektor pelayanan publik, anggaran Indonesia sama sekali tidak pernah meningkat, bahkan nyaris tidak ada dibandingkan banyaknya anggaran untuk birokrasi.

Saat ini juga, terjadi delegitimasi terhadap pemerintah. Sofian menyebutkan, terdapat 157 kelapa daerah yang saat ini terkait dengan meja hijau. Malahan, satu
diantara kepala daerah tersebut dilantik saat dirinya berstatus terpidana.

"Lalu terpecahnya elit politik dan elit penguasa. Ini semua adalah tanda-tanda
negara gagal," sebut sofian.

(fiq/gun)

Dunia Islam yang Masih Rapuh

Dunia Islam yang Masih Rapuh
Tuesday, 01 February 2011

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Allahlah yang Mahatahu bagaimana ujungnya nanti perjalanan dunia Islam ini, sekalipun Alquran memberikan dasar optimisme dalam menatap masa depan. Ayat 9 surah 15 (al-Hijr) menegaskan optimisme ini: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Peringatan (Alquran) dan sesungguhnya Kami juga yang menjadi penjaganya." Artinya, Alquran dijaga oleh Allah dari segala bentuk manipulasi, perubahan, dan penyimpangan yang dilakukan manusia, maka Kitab Suci ini akan tetap menjadi sumber petunjuk bagi manusia sampai dunia ini berakhir.

Persoalan krusial yang terbentang di depan kita sekarang adalah fakta keras ini: mengapa umat Islam tidak terjaga dari proses kerapuhan, padahal mereka mengaku berpedoman kepada Alquran yang bebas dari segala kesalahan?

Artinya, jika Alquran dipahami dan dipedomani secara benar dan tulus, semestinya dunia Islam tidak perlu terlalu lama terkapar di depan arus sejarah yang bergulir tanpa henti. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern yang dahsyat sejak sekitar 300 tahun yang lalu, perguliran itu berlangsung dengan kecepatan sangat tinggi. Umat manusia yang tidak siap menghapinya pasti dilindasnya, tanpa menghiraukan apa pun suku bangsa dan agamanya. Atau, dalam ungkapan yang ekstrem, tidak peduli orang itu beragama atau tidak. Atau, dalam perspektif lain, siapa saja yang menentang hukum alam (natural law), atau melahirkan ilmu dan teknologi, maka pasti akan kedodoran.

Sekitar 30 tahun pasca diutusnya nabi, dunia Islam telah mencatat ekspansi yang spektakuler. Dan 70 tahun kemudian, Islam telah menjadi agama dunia yang hampir tak tertandingi. Jika mengamati laju gerak yang luar biasa ini, hati umat Islam pada umumnya berbunga-bunga, dan itu tidak salah. Tetapi, yang salah adalah jika sisi-sisi gelap yang menyertainya tidak dihiraukan atau sengaja ditutupi, sehingga orang mengidolakan masa silam, tanpa sikap kritikal.

Syafii : DPR Lebih Baik Jadi Bintang Sinetron

Penulis: Icha Rastika | Editor: Hertanto Soebijoto
Rabu, 2 Februari 2011 | 08:57 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Ahmad Syafii Maarif


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif menilai, tindak tanduk anggota dewan saat ini bagaikan pemain sinetron. Sedikit sekali anggota dewan yang mampu menjadi negarawan.

"Mungkin mereka lebih baik jadi bintang sinetron, tidak ada yang serius. Semua dibuat, semua jadi aktor. Sedikit sekali yang bisa jadi negarawan," katanya usai menghadiri perayaan ulang tahun Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Selasa (1/2/2011) malam.

Insiden penolakan terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah untuk ikut serta dalam rapat Komisi III DPR, kata Syafi'i, merupakan suatu adegan yang lucu.

"Mengusir Bibit Chandra itu lucu, sangat vulgar dan itu sangat jelas watak aslinya keluar," ujar mantan ketua PP Muhammadiyah itu.

Penolakan oleh DPR tersebut, menurut Syafi'i, semakin menunjukkan sikap para wakil rakyat yang tidak dewasa. Para anggota dewan terlihat kebakaran jenggot usai penahanan 19 politisi DPR oleh KPK.

"Semancam balas dendam. Itu menyangkut anggota partai (yang ditahan) itu. Terlalu menyolok," ujarnya.

Padahal, pimpinan KPK adalah tamu yang diundang para anggota Dewan. "Pimpinan kan ada lima, mereka diundang, KPK diundang, ya tandanya semua pimpinannya," tutur Syafi'i.

Seperti diberitakan, melalui voting, Komisi III DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengikutsertakan Bibit dan Chandra dalam rapat komisi III. Alasannya, meskipun deponeering terhadap keduanya telah diterbitkan, anggota dewan masih menganggap Bibit dan Chandra tersangka dalam perkara hukum yang demi perhitungan moral sebaiknya tidak diikutsertakan.

Sebagian pihak menilai bahwa penolakan DPR terhadap Bibit dan Chandra merupakan suatu upaya pelemahan KPK. "Sudah dari dulu (pelemahan KPK)," kata Syafi'i Ma'arif.

Kemelut Mesir Bisa Picu Perang Dunia III Sebab, Mesir mempunyai berbagai keuntungan di tingkat perdagangan internasional.

Sabtu, 5 Februari 2011, 14:41 WIB
Antique
Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif (tengah) (ANTARA/ Reno Esnir)
BERITA TERKAIT





VIVAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Maarif menegaskan konflik di Mesir dapat memicu pecahnya Perang Dunia III.

Sebab, sebelum terjadi pertikaian politik yang menjurus perang terbuka antara kelompok yang pro Presiden Mesir Hosni Mubarak dan kelompok yang menginginkan Mubarak turun dari kursi presiden, telah terlebih dahulu terjadi konflik politik seperti di Tunisia.

Sementara itu, di Yaman dan Yordania juga sudah mulai tampak adanya gerakan. Namun, Arab Saudi belum ada gejolak politik karena kekayaan dikuasai sekitar 5-6 ribu pangeran dan rakyatnya dimakmurkan, sehingga perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa sangat kecil.

"Untuk Turki sangat kecil kemungkinan ada perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa, karena Turki lebih moderen," kata Syafi'i di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu, 5 Februari 2011.

Kemungkinan konflik di Mesir akan memicu Perang Dunia III karena negara itu mempunyai berbagai keuntungan di tingkat internasional. Mulai dari letak negara yang strategis hingga sebagai kawasan yang dilalui perdagangan dunia, termasuk minyak dan energi. Akibatnya, jika konflik di sana tidak segera selesai akan dapat memicu perang.

Terkait dengan desakan agar Presiden Hosni Mubarak mundur, menurut Syafi'i, tanpa diminta mundur pun nantinya Mubarak akan mundur dengan sendirinya. "Tanpa diminta turun pun, Hosni Mubarak akan turun karena tidak mungkin akan bertahan," kata dia.

Syafi'i Maarif menyatakan, untuk menyelesaikan konflik tidak dapat dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apalagi, bila Indonesia bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik di Mesir, meski berpenduduk dengan umat muslim terbesar di dunia.

"Waktu Presiden AS Bush menginvasi Afghanistan, Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Bagi umat Islam, yang bisa dilakukan adalah bagaimana umat Islam itu selalu sadar," tutur Syafi'i. (art)

Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta

'Si Anak Kampoeng' Siap Produksi 29 Januari 2011

JAKARTA - Film besutan sutradara Damien Dematra yang juga penulis dari novel Si Anak Kampoeng ini akan mulai diproduksi pada 29 Januari 2011 sampai dengan 15 Februari 2011.

Film ini terinspirasi dari kisah hidup Buya Syafii Maarif, seorang tokoh bangsa di Indonesia. Film ini menceritakan tentang keterbatasan hidup yang dialami Pi’i (Panggilan Syafii Maarif) yang tidak menghalanginya untuk bisa mengecap pendidikan tinggi hingga ke luar negeri.

Meskipun dia lahir dan dibesarkan di sebuah kampung yang sangat udik, di Sumpurkudus, Sumatera Barat.

“Hari ini kita memiliki seorang guru bangsa yang lahir dari tempaan kegetiran hidup. Pesan perjuangan dan nilai-nilai pluralisme yang diusung film ini sangat penting bagi generasi muda sekarang. Ini concern Saya”, tutur Demien Dematra, saat konferensi pers Film Si Anak Kampoeng di Pusat Dakwah Muhammadyah, Cikini, Kamis (13/01/11).

Untuk totalitas dalam produksi ini, rencana produksinya akan dibangun sebuah setingan lokasi pedesaan Sumbar pada tahun 1935-1945 di Puncak – Cianjur, Jawa Barat.

“Sebenarnya penggarapan film ini sudah cukup lama, sekitar 1,5 tahun yang lalu, Cuma terbentur di masalah setingan lokasi yang coba kita bangun di lahan seluas 28 hektare dengan jumlah tujuh sampai delapan lokasi di Cianjur, Puncak,” Ujar Demien.

Film ini di produseri oleh MI Production. Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute yang mewakili MI Production mengatakan, film ini diangkat dari novel Si Anak Kampoeng Karya Damien Dematra ini disutradarai langsung oleh Damien, dan MI Production bertindak sebagai produser dalam proyek ini.

Film yang bertema edukasi ini akan menyasar kalangan anak muda, pelajar, dan juga orang tua. “Melalui film ini, MI Production ingin menyajikan sebuah film kehidupan yang sarat nilai-nilai perjuangan dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Fajar.

Rencananya film ini akan tayang di bioskop-bioskop pada minggu ketiga Maret 2011. dan akan dibagikan secara gratis nantinya berupa DVD ke sekolah-sekolah Muhammadyah ni Indonesia.

“Target film ini bukanlah untuk keuntungan, tapi lebih ke sosial untuk edukasi generasi penerus bangsa. Untuk itu nantinya akan diberikan DVD film ini secara gratis di sekolah-sekolah Muhammadyah yang ada di Indonesia,” tambah Fajar.(nov)

Buya: Bangsa Kita Sudah di Titik Nadir

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi kebangsaan Indonesia saat ini sudah menyentuh titik nadir. Dengan gaya kepemimpinan yang lemah, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia hingga kini belum juga tercapai.
Partai-partai politik yang ada saat ini pun hampir tidak pernah memikirkan rakyat.
-- Syafii Maarif

"Sama-sama kita memberikan keprihatinan yang dalam. Yang kedua kita terus terang saja tidak melihat harapan bahwa akan membaik dalam waktu dekat," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif seusai diskusi bertema "Reaktualisasi Tritura sebagai Ikon Kejuangan Bangsa" di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (6/1/2011).

Syafii, yang juga dikenal sebagai guru bangsa itu, mengatakan, kekayaan Indonesia yang ada tidak pernah dinikmati secara merata. Keberhasilan bangsa hanya dinikmati segelintir orang.

"Yang sudah dicapai juga banyak. Tidak seluruhnya jelek, tetapi masalah keadilan itu yang membuat jadi telantar," ungkapnya. Partai-partai politik yang ada saat ini pun, kata Syafii, hampir tidak pernah memikirkan rakyat. "Tapi, toh dipilih rakyat juga," ujarnya.

Kondisi bangsa yang sedemikian rupa, lanjutnya, harus diubah melalui jalur konstitusi. Hal itu dikarenakan, menurut Buya, bangsa Indonesia adalah bangsa demokratis yang harus berdasar pada konstitusi. "Harus ada perubahan melalui bingkai konstitusi. Ada perubahan, tetapi melalui konstitusi, tanpa pertumpahan darah," katanya.

Meskipun jalur konstitusi membuat segala perubahan seolah lebih lamban. "Demokrasi kita memang seperti ini, lamban. Kita tunggu saja sambil mempersiapkan diri untuk menyongsong perubahan yang lebih baik," kata Buya. "Di ujung lorong sana masih ada titik-titik terang," ujar Buya Syafii Maarif.

Tahun 2011 bagi Indonesia

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Sebagai negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-66 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.

Sebagian besar pendiri bangsa dan negara ini telah mendahului kita, tetapi ruh mereka pasti berseru agar kita semua tetap tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan yang dengan apik dirumuskan dalam Mukadimah UUD 1945. Apakah kita sudah melenceng atau masih berada di jalur yang benar adalah masalah mendasar yang perlu kita bicarakan secara jujur dan saksama. Wacana tentang masalah itu kini sedang merebak dalam masyarakat kita yang beragam itu.

Sebuah pengkhianatan

Pada tahun 2011 ini penduduk Indonesia sudah berada pada angka 236 juta lebih sedikit, naik secara tajam dibandingkan dengan tahun 1945 yang hanya 70 juta. Dengan angka ini, Indonesia dicatat sebagai bangsa terbesar keempat sesudah China (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan Amerika Serikat (308 juta). Brasil (200 juta) bersama Rusia (sekitar 145 juta), India, dan China kini sedang berlomba untuk menjadi raksasa ekonomi dunia di abad ini dengan pertumbuhan yang sangat cepat.

Ekonomi Indonesia juga tumbuh sekitar 5,8 persen dengan pendapatan per kepala sekitar 2.700 dollar AS, tetapi lebih banyak didorong oleh perilaku konsumtif masyarakat, bukan oleh keberhasilan sistem ekonomi yang dijalankan. Kantong-kantong kemiskinan kita masih sangat nyata di seluruh Tanah Air, di kota dan desa. Gerak ke arah perbaikan berjalan sangat lamban. Tentu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi bukan karena pembengkakan demografis.

Dibandingkan dengan kondisi akhir era Orde Baru dengan pendapatan per kepala pada kisaran 1.100 dollar AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang telah meningkat sekitar 250 persen. Masalahnya tetap saja berkisar pada siapa yang menikmati anugerah pertumbuhan ini.



Jawabnya jelas bukan rakyat jelata, sebagaimana yang dituntut oleh Pasal 33 UUD 1945 (asli). Yang diuntungkan tidak lain dari para pembela sistem ekonomi neoliberalisme yang antirakyat, baik asing maupun agen-agen domestiknya. Karena itu, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa pada sisi ekonomi Indonesia tidak lagi berada pada jalur UUD.

Jika demikian, bukankah kecenderungan pasar bebas tanpa kendali ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap Mukadimah UUD 1945? Kesadaran batin saya yang terdalam mengatakan, ”Ini adalah sebuah pengkhianatan yang harus cepat dihentikan.”

Siapa yang harus menghentikan? Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sekalipun baru pada tingkat prosedural dan seremonial, belum substantif, penghentian itu harus dilakukan melalui pematang konstitusional. Memang muncul sebuah dilema di sini. Jika pengkhianatan itu tetap saja berjalan, sementara pemegang kuasa merasa berada di jalan yang benar, komentar saya sederhana dan singkat: ”Itu namanya merasa benar di jalan yang sesat.”

Cobalah pelajari baik-baik konstitusi asli kita, dengan Pancasila sebagai tulang punggungnya, apakah di situ ada tempat bagi sistem ekonomi neoliberal yang memanjakan segelintir orang? UUD kita dirancang untuk secepatnya menciptakan sistem kemakmuran bersama, bukan kemakmuran pihak-pihak kecil yang diuntungkan oleh sistem yang sedang dijalankan.

Oleh sebab itu, tahun ini harus dijadikan tahun penentu ke mana arah Indonesia harus melangkah. Sikap berpura-pura membela Pancasila berarti menghancurkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disengaja atau sebaliknya. Sikap semacam itu berada pada kategori zalim dan biadab.

Kebanggaan semu

Jika Brasil bangga dengan pendapatan per kepala sekarang berkisar 8.040 dollar AS, kebanggaan itu tidak berlebihan. Angka kemiskinan mereka juga menyusut secara signifikan. Saya cemas jika angka- angka statistik yang sering diulang-ulang pemerintah kita, sementara lautan kemiskinan kita tidak semakin mengecil, apakah sikap itu bukan sebuah kebanggaan semu yang sengaja menutup realitas getir?

Lihatlah nasib sebagian TKI kita yang menyabung nyawa mengais rezeki di negeri orang, karena negara gagal membuka lapangan kerja buat mereka. Julukan pahlawan devisa kepada para TKI sepenuhnya benar, tetapi apakah negara telah memberikan perlindungan kepada mereka yang bernasib malang dalam upaya menyambung napas di luar tanah airnya? Yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa penderitaan berat yang dialami sebagian TKI justru terjadi di negara-negara yang mengaku beragama Islam, tidak di Korea, Hongkong, atau Taiwan. Pertanyaan saya: Islam jenis apa yang dipraktikkan di sana?

Pada awal 2011 pekerjaan rumah (PR) kita masih menggunung. Masalah penegakan hukum yang bertele-tele, sikap presiden yang selalu ragu, wabah korupsi yang masih ganas, partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat, praktik politik uang yang tunamoral dalam berbagai pemilihan, adalah PR yang sangat mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya.

Jika tahun ini upaya perbaikan tidak juga terjadi, tidak mustahil demokrasi Indonesia akan berujung dengan sebuah kegagalan. Saya masih berharap bangsa ini tidak membiarkan dirinya tetap berada dalam situasi serba tidak pasti, sementara negara-negara lain telah berhasil berbenah diri dengan kekuatan kulturnya masing-masing, sekalipun tanpa Pancasila.

Dari sumber-sumber yang sangat dapat dipercaya, saya mendengar berita baik tentang upaya pembenahan PR kita, khususnya di ranah penegakan hukum. Kabarnya Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang menyusun langkah-langkah strategis bersama untuk menjawab desakan publik tentang kesungguhan mereka dalam penegakan hukum. Kabarnya juga mereka akan menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk bergabung.

Jika berita ini mengandung kebenaran, sekaranglah masanya bagi institusi penegak hukum itu untuk membuktikan bahwa mereka masih mencintai negara yang hampir gagal ini. Tahun 2011 akan menjadi saksi apakah mereka patriot sejati atau hanya sebagai penerus dari para pendahulu yang tuna-keberanian dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang sangat mendesak.

Akhirnya, dengan segala catatan di atas, mari kita terus memelihara asa dan stamina di awal tahun 2011 ini, bahwa kondisi bangsa kita masih dapat diperbaiki dengan satu syarat: jangan merasa benar di jalan yang sesat!(Juf/Kcm)

Selasa, 14 September 2010 pukul 08:06:00
Selepas Lebaran

Oleh Ahmad Syafii Maarif

1 Syawal 1431 baru saja kita tinggalkan, suasana hari raya masih sangat dirasakan. Pemudik sedang bergerak secara bergelombang, kita tidak tahu berapa orang lagi yang sedang dan akan berhadapan dengan maut.

Apa yang disebut arus mudik boleh jadi hanya terdapat di Indonesia, sebuah gejala sosiologis yang pasti menyita perhatian publik saban tahun. Bagi kampung-kampung yang didatangi situasi akan menjadi sangat meriah, sekalipun hanya berlangsung sebentar, untuk kemudian para pemudik itu menghilang lagi. Ada yang menyewa kendaraan roda dua, roda empat yang serbabaru selama beberapa hari. Bahkan, ada yang melakukan transaksi kredit kendaraan baru, jika tak terbayar, dipulangkan kepada dealer, uang muka dianggap sebagai sewa.

Saking membanjirnya kendaraan impor ke Indonesia, dengan hanya berbekal sedikit modal, pemudik datang dengan kendaraan serbamulus akan menjadi "raja" selama beberapa hari di kampung, hilir mudik sepanjang jalan. Bersiul sambil melambaikan tangan. Di antara mereka ada yang benar-benar untuk melepas rindu pada teman-teman yang tidak merantau, tetapi tidak jarang pula untuk pamer kepada kampung sebagai orang yang berhasil di rantau, jauh atau dekat. Media massa sangat sibuk mewartakan arus bolak-balik ini sepanjang hari, sepanjang malam, hampir tanpa henti, karena mengasyikkan untuk diikuti.

Inilah Indonesia tercinta yang menyuguhkan saban tahun kepada dunia sebuah kultur mudik yang spektakuler. Jalan-jalan raya penuh sesak oleh manusia, jarak yang biasa ditempuh satu jam dapat berubah menjadi tiga sampai empat jam. Merayap di jalan raya adalah panorama yang sangat umum selama hari-hari Lebaran. Tidak hanya sampai di situ. Angkutan udara pun penuh sesak, bandara-bandara telah berubah menjadi seperti pasar malam, sarat oleh manusia pemudik dengan wajah yang serbasibuk.

Berdesak-desakan, seperti akan kehabisan tempat duduk, padahal tiket sudah di tangan. Disiplin sosial bangsa ini sangatlah rendah, kultur antre secara teratur masih belum menjadi pola prilaku umum. Egoisme sering sangat menonjol, sekalipun para juru dakwah selama Ramadhan sering berucap bahwa orang berpuasa secara tulus telah terbebas dari dosa-dosa terdahulu. Maka alangkah baiknya, jika kita semua mau dan pandai belajar untuk menegakkan disiplin, pribadi dan sosial, sebagaimana puasa telah melatih kita untuk itu.

Pada skala yang lebih besar, tengok pulalah kondisi bangsa ini. Bung Taufiq Ismail dalam sebuah tayangan tv baru-baru ini dengan mimik wajah yang sangat prihatin berucap yang intinya adalah: "Keterpurukan kita telah menjangkau semua arena kehidupan. Tidak ada yang selesai!" Lautan kemiskinan masih "setia" bersama kita. Jika parameter pendapatan dua dolar per hari per kepala yang digunakan, maka lebih dari 100 juta anak bangsa ini berada dalam kategori miskin. Angkanya menjadi sekitar 110 juta dari 236 juta penduduk Indonesia.

Yang agak aneh adalah fakta ini. Seorang yang naik sepeda motor belum tentu orang yang berpunya, sebab dengan uang muka sebesar Rp 300.000 saja, Anda akan mudah bawa sebuah sepeda motor pulang ke rumah. Demikian gampangnya berutang sekarang ini. Perkara nanti tidak bisa mengangsur saban bulan, penyelesaiannya juga mudah sekali: kendaraan Anda diambil pemilik. Titik! Keadaan semacam ini tak pernah terbayangkan sebelum abad ke-21. Luar biasa. Maka, tidaklah perlu heran orang yang berhak mendapatkan jatah zakat fitrah sekarang datang dengan sepeda motor baru untuk mengambilnya. Sungguh masyarakat telah berubah dengan sangat cepat. Jika sebelum itu, orang yang bersepeda motor adalah pembayar zakat fitrah, sekarang situasinya sudah terbalik sama sekali. Inilah Indonesia kita yang sarat dengan serbaparadoks.

Adapun rekening gendut polisi yang beberapa waktu banyak dibicarakan, kini telah menyingkir ke alam sunyi. Dengan demikian, yang gendut akan nyenyak tidur dengan kegendutannya, jika tidak terserang stroke. Yang terkapar masih akan tetap terkapar, entah untuk berapa lama lagi. Siapa sih yang masih hirau dengan kesenjangan sosial yang belum terjembatani ini? Pemerintah, DPR, birokrat, para kiai, intelektual, para dukun, atau justru sesama rakyat kecil? Jawabannya adalah: antahlah yuang! Tetapi siapa tahu selepas Leberan ini ada di antara kita yang benar-benar menjadi manusia baru sama sekali, dalam makna yang sangat positif. Itulah harapan kita semua. Semoga.
(-)
Index Koran

" Buya Ahmad Syafi'i Maarif adalah teladan bagi kami generasi muda bangsa ini"

Jangan Remehkan Titik Koma

Majalah Tempo, 7 Juni 2010. Agung Y. Achmad: Wartawan.

“JANGAN remehkan titik dan koma,” demikian ucap seorang laki-laki berusia 74 tahun-pada saat kolom ini saya tulis-bernada tinggi sembari mencoret-coretkan pena pada sebuah lembaran surat resmi yang disodorkan sekretarisnya. Di usia senja, ia masih petah. Diksi yang ia ucapkan atau dia tuliskan sering mengagetkan orang. Kata “peradaban”, misalnya, bisa dibilang ucapan khas tokoh berpenampilan sederhana ini. Lantaran kapasitas dan tradisi linguistiknya yang bagus, ia bisa melahirkan tulisan kritik pedas menjadi bacaan yang lugas. Ia pengguna bahasa Indonesia yang teliti, bahkan ketika ia menulis sebuah artikel dengan menggunakan media telepon seluler dalam kondisi badan lemah di atas tempat tidur di sebuah rumah sakit. “Membangun peradaban itu dimulai dari titik dan koma,” katanya melanjutkan ucapannya.

Andai saja Anda langsung mengetahui siapa orang yang berintegritas tinggi untuk “menjadi” Indonesia melalui cara berbahasa yang baik dan benar yang saya maksud itu. Izinkan saya menggambarkan tokoh tersebut, tentu dengan alasan utama bahwa ia bisa menjadi contoh dalam hal etos berbahasa Indonesia, bahkan bila hal itu dikaitkan dengan integritas intelektualnya. Tradisi linguistik sang tokoh bisa dijadikan cermin bagi para elite di negeri ini, bahkan Presiden Yudhoyono. Simaklah logat Kepala Negara ketika mengatakan “profesional” saat berpidato, misalnya.

Pendidikan tinggi sang tokoh ditempuh di Barat. Bahkan, lantaran kapasitasnya, ia pernah malang-melintang di banyak negara untuk mengajar, khususnya di bidang kajian keislaman dan sejarah, seperti di Universitas McGill, Kanada, dan sejumlah kampus kenamaan di luar negeri, tak terkecuali di universitas almamaternya, Universitas Chicago, Amerika Serikat. Tentu saja, ia mengajar dalam bahasa Inggris. Tapi, pada saat berada di negeri sendiri, ia jarang berbahasa atau menggunakan istilah asing.

Sebaliknya, sejarawan tiga zaman ini justru giat mencetuskan, setidaknya gemar mempopulerkan, beberapa kosakata atau istilah yang menyegarkan, serangkaian terminologi yang di negara-negara Barat telah lama digunakan dan sangat baik untuk dimengerti publik Indonesia, seperti membumikan (Al-Quran) dan mencerahkan pusat kesadaran. Sebagian orang menggunakan istilah landing to earth, atau down to earth, untuk mengartikan istilah “membumikan”.

Padahal, “membumikan” (wahyu Tuhan) adalah suatu makna terminologis, dan bukan sekadar kata (leksikal) berimbuhan, yang artinya lebih dekat ke beberapa istilah: pribumisasi, indigenisasi, atau kontekstualisasi, yakni upaya pemaknaan secara kontekstual dan bertanggung jawab terhadap pesan-pesan langit (wahyu) sebagai rekomendasi moral atau pandangan dunia untuk diimplementasikan ke dalam realitas sosial (peradaban) di muka bumi.

Ucapan sang tokoh, “membangun peradaban itu dimulai dari titik koma”, adalah bukti kepeduliannya terhadap etos berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, bisa jadi, itu sekaligus merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi moral berbangsa di tingkat elite yang berpotensi menurunkan kualitas peradaban di negeri ini. Dalam tinjauan tata bahasa, titik adalah tanda berhenti-akhir dari sebuah kalimat-dan koma adalah tanda jeda, sebelum susunan kata-kata berikutnya pada sebuah kalimat dilanjutkan. Kedua tanda baca tersebut berperan menunjukkan struktur suatu tulisan.

Sebagai ucapan satire, artikulasi sang tokoh diniatkan untuk menyoroti kenyataan Indonesia yang amburadul akibat ulah para elite yang korup. Pesan ini bisa dibaca pada artikel opininya di sebuah harian berjudul “Bubarkan KPK!”. Pembaca tahu di mana posisi sang tokoh dalam setiap misi pembersihan negara dari aksi-aksi penggarongan terhadap aset-aset negara oleh jaringan oknum yang tidak mencintai Indonesia. Ia beropini bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, termasuk oleh lembaga yang ia maksud, harus dilakukan tanpa “koma” dan “titik”. Dalam waktu yang sama, “titik” mewakili ungkapan imperatif bahwa semua bentuk tindak kejahatan korupsi harus dihentikan-sekarang juga.

Demikian bahasa, ia alat ekspresi masyarakat dalam berkomunikasi, termasuk untuk menyampaikan gagasan serta nilai-nilai tertentu, baik secara terang-terangan maupun satire. Nilai-nilai yang senantiasa penting maknanya bagi suatu ikhtiar pembentukan peradaban bangsa itu harus dikomunikasikan, dan sang tokoh telah mengemukakan ide-idenya itu secara cermat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Meski berpembawaan serius, ia juga seorang humoris. Sang tokoh menyukai sastra, hal yang membuat ia lentur dalam mengapresiasi kenyataan hidup. Ketika sang tokoh mengenang masa-masa kecil sebagai seorang yatim piatu di era sulit akibat pecah sejumlah pemberontakan di daerah, tapi ia bertekad bulat untuk meneruskan sekolah hingga ke jenjang yang tinggi, ia berucap, “Saya terdampar di pantai karena belas kasihan ombak.”

Sang tokoh itu adalah putra Sumpur Kudus, Sumatera Barat, Ahmad Syafi’i Ma’arif, yang kini (per 31 Mei) genap berusia 75 tahun. Ia-biasa disapa Buya-adalah seorang guru dari semua guru bahasa Indonesia.

Sumber foto: Wikipedia.

Mengenal Lebih Akrab Buya Syafii
Minggu, 30 Mei 2010 | 01:28 WIB
istimewa

Judul: Titik-titik Kisar di Perjalananku; Autobiografi Ahmad Syafii Maarif
Penulis: Ahmad Syafii Maarif
Penerbit: Mizan
Tahun: I, April 2009
Tebal: 422 halaman
Harga: Rp 59.000

Membaca buku berjudul Titik-titik Kisar di Perjalananku; Autobiografi Ahmad Syafii Maarif ini kita serasa sedang diajak berselancar mengarungi samudera makna, berliku, dramatik, menyedihkan, menegangkan, tetapi penuh nilai dan sarat dengan pelajaran. Buku ini merekam perjalanan insan Minangkabau, putra bangsa, dan intelektual Muslim kenamaan Indonesia. Ia adalah Buya Syafii—panggilan akrab Ahmad Syafii Maarif.

Ahmad Syafii Maarif dilahirkan di Sumbar Kudus, Sumatera Barat, pada 31 Mei 1935. Ia terlahir sebagai anak biasa yang kemudian merangkak mengikuti arah retak tangan dan terlibat dalam pusaran waktu yang cukup panjang dan berliku. Syafii kecil tak memiliki cita-cita tinggi karena alam Sumpur Kudus yang sempit dan terpencil membuat alam bawah sadarnya tak memiliki angan-angan besar dan aneh-aneh. Ia seperti anak biasa yang suka menjala, memancing ikan, mengadu sapi dan ayam, mandi di sungai, dan sebagainya. Bahkan tikar kasar adalah sahabat sejatinya tatkala tidur.

Syafii kecil tumbuh dan berkembang di tanah Minang yang sarat dengan kekhasan budaya dan makna filosofi. Salah satu filosofi yang akrab melekat pada anak-anak Minang itu berbunyi: “alam terkembang jadi guru”. Secara filosofis, orang Minang seharusnya tidak saja jadi perantau, tetapi juga tampil sebagai warga dunia dengan wawasan universal (hal.67).

Dalam perspektif ini, si Minang yang ciut nyalinya memasuki kultur lain yang asing sifatnya, tidak saja terkurung dalam kategori pengecut, tetapi memang tidak paham filosofi dasar Minangkabau yang sering dituturkan kaum adat pada upacara-upacara tertentu. Sebab, jika filosofi Minang ini dipahami secara benar dan dalam, akan melahirkan spirit reflektif untuk selalu maju, berkembang, dan suka dengan segala tantangan.

Dari catatan sejarah, misalnya, filosofi tersebut tengah menjadikan manusia-manusia Minangkabau memiliki karakteristik yang khas, demokratik, pembenari, dan egalitarian. Tengok saja sosok seperti Tan Malaka yang pernah tampil sebagai salah seorang tokoh Komintren (Komunis Internasional), tentu diilhami oleh doktrin “alam terkembang jadi guru”. Begitu juga tokoh-tokoh seperti Hamka, Agus Salim, Hatta, Natsir, Sjahrir, Bahder Djohan, Assaat, Halim, Sjabilal Rasjad, dan Isa Ansyary. Mereka semua adalah Minang belaka, tetapi jadi “orang” setelah bergumul dengan kultur lain di rantau.

Setidaknya terdapat tiga titik kisar yang menjadi aras menggeliatnya perjalanan pemikiran Buya Syafii. Titik kisar pertama dimulai ketika ia mengenyam pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah di Balai Tengah, Lintau. Di sinilah kali pertama konstruksi imajiner Buya Syafii mulai terbagun. Ia sudah berani berpidato di depan publik dan mengisi ceramah di kampung-kampung. Pun getol dalam berdebat.

Sementara titik kisar kedua terjadi ketika ia meneruskan pelajaran ke Madrasah Mu’allimin Yogyakarta. Di sini wawasannya semakin luas, tetapi naluri sebagai seorang “fundamentalis” belum berubah, jika bukan semakin menguat. Bahkan sampai belajar sejarah pada Universitas Ohio di Athens AS, paham agamanya belum mengalami perubahan.

Virus pencerahan yang memasuki titik kisar ketiga hadir ketika beliau singgah di ligkungan kampus Universitas Chicago. Di sini kebangkitan intelektual dan spiritualnya semakin meningkat. Ini adalah titik kisar ketiga dalam pemikiran keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Fazlur Rahman adalah sosok yang sangat membantu Buya Syafii dalam mengembangkan pemikirannya. Kekayaan khazanah Islam klasik dan modern dengan al-Qur’an tengah membuat titik kisar terakhir di perjalanan Buya Syafii.

Buku ini menarik sekali untuk dibaca. Pertautan insan Minang yang penuh dengan lika-liku kehidupan serasa membuat kita senang membacanya. Bukan hanya perantauan lahiriah yang ditampilkan dalam buku ini, tetapi lebih kepada perantauan intelektual, spiritual, dan kemanusiaan. Buya Syafii berusaha menembus sekat-sekat di antara umat manusia, merengkuh semua golongan untuk bersama mewujudkan nilai pluralisme, kebersamaan, dan semangat saling menghormati.

Peresensi adalah Ali Rif’an, pengelola Rumah Pustaka FLP Ciputat.

Tidak Ada yang Selesai di Republik Ini (II)

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Presiden kedua Jenderal Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998), di akhir kariernya juga sarat dengan drama, dihujat selama beberapa tahun, persis seperti yang dialami Bung Karno. Bedanya, jika Bung Karno terutama dihujat karena masalah politik, Soeharto memikul beban lebih berat: politik dan ekonomi berupa kebijakan BLBI yang harus dipikul negara sebesar Rp 650 triliun bagi penalangan bank-bank yang bangkrut karena mematuhi resep maut dari Dana Moneter Internasional (IMF). Bagaimana sebenarnya status Pak Harto ini, tidak pernah selesai secara hukum sampai beliau wafat. Baik di akhir masa jabatan Bung Karno maupun di akhir masa kekuasaan Pak Harto, secara ekonomi dan politik Indonesia sama-sama tiarap, masyarakat pada umumnya sudah putus asa dengan kondisi bangsa dan negara yang sangat parah. Rakyat kecil menjerit, tetapi mereka tidak tahu lagi kepada siapa harus mengadu. Mereka pasrah dalam penderitaan yang selalu datang.

Selama beberapa tahun kekuasaan Soeharto, proses perbaikan kehidupan rakyat dengan bantuan utang luar negeri yang cukup besar, memang telah menjadi kenyataan. APBN dan pelita demi pelita telah berjalan secara teratur. Tetapi, karena sistem politiknya yang autoritarian dan tertutup, sisi-sisi hitam kekuasaan Soeharto tidak kunjung terkuak. Kabarnya kebocoran APBN sampai mencapai 30 persen, siapa yang tahu, bahkan ironisnya di era reformasi sejak 12 tahun yang lalu dengan sistem politik yang terbuka, kebobocoran ini tetap saja tak terbendung. Di sini muncul pertanyaan yang sangat menyakitkan: baik di bawah sistem tertutup maupun di bawah sistem terbuka, mengapa pendarahan APBN itu bahkan semakin parah?

KPK sudah dibentuk sejak tujuh/delapan tahun yang lalu untuk membantu kepolisian dan kejaksaan yang dinilai gagal dalam upaya mengusut dan memerangi gurita korupsi, tetapi ada kesan yang kuat dalam masyarakat bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah akut yang bagi bangsa ini sudah berada pada tahap to be or not to be. Dengan berbagai cara, KPK malah hendak dikebiri, jika perlu dibunuh sama sekali, agar bumi nusantara ini tetap menjadi surga bagi penjahat dan manusia tunamoral. Praktik kejahatan ini baru akan berhenti, jika yang tersisa di republik tercinta ini hanyalah ampas belaka di kemudian hari. Lalu anak cucu harus lari ke mana? Biar mereka menjadi budak di negara-negara lain, demi kelangsungan hidup mereka sebagai paria telantar tanpa martabat dan tanpa harga diri. Kekuatan neoliberalisme di Indonesia sama sekali tidak hirau dengan serba kemungkinan gelap bagi masa depan bangsa ini.

Ironisnya, sebagian kaum intelektual yang buta hati, juga berada di barisan neolib ini. Dalam masalah yang agak absrak, apakah neolib dan kapitalisme dibolehkan berkembang di bawah naungan Pancasila dan UUD yang prorakyat, itu pun tidak ada kejelasan. Semuanya dibiarkan abu-abu agar petualangan politik dan ekonomi yang antirakyat tidak perlu dibendung. Seakan-akan bangsa ini sudah mapan secara kultural, padahal jauh dari itu semua.

Lalu, perkara apa lagi yang tak kunjung selesai? Masih sejibun. Tragedi Lapindo, Tragedi Marsinah, Udin, Semanggi, peracunan Munir, terorisme, konflik sesama polisi, sesama jaksa, sesama hakim, skandal Century, markus, dan 1001 masalah lain yang telah lama membebani bahu bangsa ini. Pemimpin di mana? Pemimpin sibuk membentuk berbagai badan, komisi, tim, sekber koalisi, dan kegiatan paranoid lainnya. Sekiranya memang benar-benar mau menyelamatkan bangsa dan negara ini dari tembakan maut korupsi, saya memohon agar pemerintah jangan bersikap pura-pura, sebab akar kankernya sudah menjalari seluruh tubuh Indonesia. Saya mengusulkan agar pimpinan KPK yang akan datang memenuhi kriteria berikut ini: (1) berani menghadang kematian, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini; (2) patriot sejati beradasarkan peniliaan objektif dari berbagai sumber; (3) punya integritas moral yang prima dan rekam-jejak yang relatif bersih.

KPK ini hanyalah akan dapat bekerja dengan baik, manakala pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan penuh kepada capaian misinya. Dan KPK sendiri harus membuka diri terhadap kritik, sehingga tudingan sikap tebang-pilih kepada kinerjanya dapat dihindari. Dengan demikian, pimpinan KPK yang akan datang harus sosok manusia yang benar-benar mencintai bangsa ini dengan sepenuh hati. Dengan dasar cinta sejati ini, mereka siap mati dalam menjalankan tugasnya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan hitam dan jahat yang pasti selalu mengintai untuk membinasakannya.

Jika KPK dapat merampungkan tugasnya 50 persen saja, maka akan banyak sekali masalah dapat diselesaikan secara berangsur, karena sudah ada kepastian. Sisa yang 50 persen akan lebih mudah dikerjakan karena jalan ke sana sudah dibersihkan.
(-)

Tidak Ada yang Selesai di Republik Iini (I)

Selasa, 18 Mei 2010 pukul 11:52:00
Tidak Ada yang Selesai di Republik Iini (I)

Oleh Ahmad Syafii Maarif


Beban sejarah yang akan diwarisi anak cucu semakin bertumpuk, sebab masalah-masalah besar yang dipikul oleh bahu bangsa ini banyak sekali tidak ada yang selesai, baik secara hukum maupun secara politik. Jika generasi yang akan datang lebih baik dan lebih peka daripada generasi yang telah berlalu dan sedang berjalan, beban sejarah itu pasti akan terus menghantui mereka untuk menjawab pertanyaan: mengapa bangsa ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah besar yang muncul silih berganti? Apakah kultur kita memang lebih memilih menunda persoalan tinimbang menyelesaikannya? Jika terus saja ditunda, sama saja artinya dengan sikap tidak bertanggung jawab, bukan? Selama hampir 65 tahun merdeka, tumpukan masalah besar itu sudah semakin menggunung.

Kita catat sambil lalu saja era perang kemerdekaan yang berlangsung 1945-1949. Dalam situasi yang tidak normal, masalah-masalah politik kebangsaan sudah memanas yang tidak kurang dahsyatnya ketika itu. Sebagai bangsa yang baru saja merdeka, kita sudah memasuki ranah mewah yang sungguh menguras stamina dan energi, seperti konflik ideologis tentang dasar negara yang kemudian berlanjut sampai tahun 1950-an. Saya yang semula bersikap partisan dalam konflik ideologis itu, akhirnya sadar bahwa energi dan stamina yang dikeluarkan itu sebagian besar sia-sia belaka. Pusat perhatian yang semestinya ditujukan guna menguatkan masalah nation and character building yang masih rapuh sampai hari ini, justru terbengkalai, dikalahkan oleh pertarungan ideologi antara nasionalisme, Islamisme, dan marxisme/sosialisme.

Bung Karno sejak 1926 telah mencoba mendamaikan ketiga ideologi ini, tetapi berujung pada kegagalan, terutama antara Islamisme vs. marxisme. Sedangkan antara Islamisme dan nasionalsme sebenarnya tidak ada persoalan yang harus dipertentangkan, karena baik Islamisme maupun nasionalisme sama-sama menginginkan bangsa ini tegak di atas kekuatan sendiri, tidak bergantung pada belas kasihan bangsa dan negara lain. Di sinilah kesalahan fatal marxisme/komunisme yang bolak-balik antara pro-Uni Soviet dan kemudian pro-Beijing dengan mengorbankan kepentingan nasional, demi menyenangkan hati bos asingnya. Sekarang marxisme/komunisme telah ditinggalkan sejarah, tetapi korban manusia akibat petualangannya pada tataran global mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan juta.

Kembali kepada masalah-masalah besar yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh elite bangsa selama puluhan tahun. Kita mulai dari Peristiwa 17 Oktober 1952 berupa kegusaran AD (Angkatan Darat) terhadap perpolitikan Indonesia dan ingin "memaksa" Bung Karno agar membubarkan DPRS. Tokoh di balik peristiwa ini adalah Kol A.H. Nasution, Mayor Jenderal T.B. Simatupang, dan sederetan perwira lainnya. Tidak ada penyelesaian tuntas secara hukum atas kejadian ini, kecuali Nasution dan kawan-kawan diberhentikan, tanpa proses hukum.

Tetapi pada 1956, Bung Karno dan A.H. Nasution bermesraan kembali, karena terdapat titik-temu sementara antara keduanya: sama-sama kecewa berat oleh kelakuan partai politik yang dinilai tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jika perlu partai-partai itu dibubarkan. Demikianlah, ketika Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan masalah dasas negara pada 1959, AD plus partai-partai tententu mendorong Bung Karno untuk membubarkan majelis itu dengan menetapkan secara dekrit agar Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar dan UUD negara. Muncul masalah di sini, apakah di bawah UUDS yang berlaku ketika itu Bung Karno sebagai presiden berhak bertindak sejauh itu? Masalah inipun tidak ada penyelesaian yang memuaskan, sekalipun didukung oleh mayoritas suara dalam parlemen.

Akibat Tragedi G30S/PKI yang gagal, nama Bung Karno dikait-kaitkan dengan peristiwa itu. Tetapi, apa sebenarnya yang berlaku, tidak ada kejelasan dan penyelesaian sampai sekarang, sementara Bung Karno sendiri telah menjadi hujatan massa yang antikomunisme selama bertahun-tahun. Bahkan kabarnya, saat Bung Karno sakit, negara sudah tidak peduli kepadanya, dibiarkan begitu saja sampai wafat pada Juni 1970 dalam keadaan yang tidak pantas.
(-)
Index Koran

Jalan Berliku dari Sumpur Kudus

Sumpur Kudus, sebuah nagari di pedalaman Sumatera Barat, hingga lima tahun lalu belum terjamah listrik. Seorang perantau kelahiran desa itu menjadi pemicu perubahan.

Jejak-jejak ketertinggalan dan keterisolasian masih terlihat di Sumpur Kudus. Jalan-jalan terjal dan berliku dengan ancaman longsor pada musim hujan. Penduduknya pun masih menggantungkan hidup dari hasil menyadap karet alam di kebun dan bagian hutan yang landai. Hasil pertanian padi dari sawah yang terhampar indah di pinggir nagari (unit administrasi setingkat desa) hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari.

Dengan kondisi jalan sudah beraspal mulus dan bisa dilalui mobil-mobil terbaru, perjalanan menuju kota kecamatan terdekat masih membutuhkan waktu sekitar satu jam. Untuk ke ibu kota kabupaten di Muaro Sijunjung, paling tidak diperlukan dua jam perjalanan.

Padahal, Sumpur Kudus bukan sekadar desa terpencil yang tak punya arti dalam sejarah. Hampir semua orang Minangkabau pasti tahu bahwa nagari itu adalah salah satu dari tiga tempat bersemayamnya Rajo Nan Tigo Selo, semacam ”triumvirat” yang menguasai Sumatera Barat pada abad ke-16 dan 17. Rajo Alam di Pagaruyung, Rajo Adat di Buo, dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Nagari ini bahkan mendapat julukan ”Makkah Darek” atau Mekkah Daratan karena menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera Barat.

Namun, nagari itu seperti dilupakan. Berpuluh tahun kemudian, desa itu tetap terisolasi, tersuruk di tengah belantara hutan dan perbukitan Bukit Barisan. ”Hingga tahun 1980-an, masyarakat di sini masih memakai kuda untuk pergi ke kota terdekat karena kondisi jalan masih jelek,” tutur Wali Nagari Sumpur Kudus Nasirwan.

Sampai suatu ketika, seorang perantau dari nagari itu meraih sukses dan posisi penting di pusat pemerintahan negara di Jakarta. Perantau itu bernama Ahmad Syafii Maarif (74) Ketua PP Muhammadiyah periode 1998-2005 yang juga seorang tokoh masyarakat, keagamaan, dan pluralisme yang disegani. Melalui jaringan pertemanannya di pemerintahan, Syafii meminta agar pemerintah menaruh perhatian dan sentuhan pembangunan di kampung halamannya yang terisolasi. Desa itu dulu menjadi pusat perdagangan emas pada masa Minangkabau kuno itu.

Berkat lobinya, akhirnya masyarakat Sumpur Kudus bisa menikmati jalan beraspal dan listrik. Listrik masuk ke desa tersebut tahun 2005, aspal menyusul dua tahun kemudian. Menara BTS untuk memancarkan sinyal telepon seluler baru dibangun 2007.

Enam puluh tahun setelah republik ini merdeka, nagari itu akhirnya tersentuh peradaban modern. Penduduk pun tak perlu lagi menunggang kuda beban selama dua hari untuk berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari ke kota terdekat.

Menurut Damhoeri, Syafii juga turut membantu pembangunan panti asuhan anak yatim terbesar di Sumpur Kudus yang ada saat ini. ”Walaupun sudah lebih setengah abad waktunya habis di perantauan, cinta pada kampung halaman tak pernah pudar,” tutur Damhoeri tentang bekas adik kelasnya saat bersekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Lintau, awal 1950-an itu.

Didorong adat

Inilah puncak perjalanan seorang perantau dari Minangkabau. Merantau (terutama bagi laki-laki) di kalangan masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, adalah aktivitas yang didorong oleh adat.

Semua orang Minang pasti hafal dengan pantun berikut ini: Karatau madang di ulu/Babuah babungo balun/Marantau bujang dahulu/di rumah paguno balun. Kira-kira, merantaulah semasa muda sebelum bisa menjadi orang berguna di rumah.

Merantau dalam konteks adat tradisi Minangkabau adalah sebuah proses, bukan sebuah migrasi permanen. Menurut pemikir kebudayaan asal Minang, Yasraf Amir Piliang, merantau adalah sebuah ruang sementara pembentukan diri seorang Minang sehingga kelak saat ia sudah sukses, ia akan kembali ke tanah asalnya.

Banyak perantau dari Minang ini yang tidak pulang ke kampungnya lagi setelah sukses. Ada pula yang pulang tidak dalam ujud fisik, tetapi cukup dengan mengirim uang secara rutin kepada keluarga di kampung.

Namun, apa yang dilakukan Syafii lebih dari semua itu. Betul, bahwa Syafii dan keluarganya masih memilih tinggal di Yogyakarta. Namun, ia masih rutin pulang ke Sumpur Kudus, menginap di rumah kerabatnya. ”Kalau pulang, Buya masih suka jalan kaki ke kedai kopi untuk ngobrol dengan orang-orang kampung. Semua ia yang traktir,” tutur Asril Maruf, saudara sepupu Syafii.

Inilah gambaran perantau yang dikehendaki adat tradisi Minang. Namun, seperti juga semua tradisi di segenap belahan dunia yang sedang menghadapi globalisasi, adat istiadat Minang pun sedang dalam proses pergeseran dan perubahan....(Kompas Minggu, 16 Mei 2010 | 02:51 WIB)

Ujian Nasional: Belum Berjalan Seperti Yang Diharapkan

Harapan Ujian Nasional (UN) pada tahun sekarang (2010) agar berjalan mulus dan jauh dari kecurangan. bisa dikatakan masih jauh panggang dari pada api. Faktanya, kita lihat pemberitan di media massa, bahwa di lapangan masih banyak terdapat kecurangan-kecurangan, diantaranya terjadi kebocoran soal dan beredarnya kunci jawaban lewat Short Message Service (SMS).
Tentu hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Sedangkan di Negara yang komunis saja, niali-nilai kejujuran masih dijunjung tinggi. Dimana letak kejujuran? Dan dimana letak keadilan? Apakah bangsa ini tidak lagi mempunyai kejujuran? Tentu kita sebagai bagian dari bangsa ini, tidak mau dikatakan demikian.
Masih banyak orang di negri ini yang masih memiliki kejujuran. Tapi itulah yang terjadi, kadang menilai sesuatu itu tanpa melihat keseluruhan. Jadi disini berlaku pepatah, “karena nila setitik rusak susu sebelanga”.
Walaupun demikian, proses UN pada tahun 2010 ini sudah bisa di bilang jauh lebih apik dari beberapa tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya masih diwarnai dengan kecurangan. Tentu ini tidak terlepas dari kebijakan menteri pendidikan dan jajarannya, serta juga dukungan dari berbagai pihak Kita berharap kedepan UN di negeri ini supaya berjalan dengan anggun dan penuh kejujuran. Tentu disini oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu harus diingatkan dan kalau perlu dimeja hijaukan. Agar mereka jera, dan tidak menularkan kepada yang lain. Dan watak-watak yang tidak jujur dan penuh kecurangan itu, harus kita buang sampai batas-batas yang jauh.
. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa yang besar harus sembuh dari penyakit yang namanya kecurangan dan ketidakjujuran itu. Jangan sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan kita harus bisa bercermin dan mengambil pelajaran dari masa lalu itu. Karena selama ini seolah-olah masyarakat bangsa ini telah dihinggapi penyakit amnesia (lupa). Sehinngga proses UN kecolongan berkali-kali.
Untuk itu, mari kita dukung bersama-sama niat baik menteri pendidikan (pemerintah). Sehingga dunia pendidikan Indonesia, khususnya UN benar-benar terbebas dari praktek kecurangan. Sehingga proses UN kedepan benar-benar bisa berjalan dengan mulus, anggun dan beradab. Seperti yang kita harapkan semua. Semoga.!
AFRINALDI SUMPUR
(Mahasiswa UIN SUKA Fak. Tarbiyah. Jurusan PAI 2008)

Benarkah Orang Indonesia Hanya Berani Ngomong di Belakang?

“ Gosip, omongan di warung kopi adalah omongan ompong. Baru setelah masuk ke koran ia mendapat gigi yang tajam.” (Kompasiana, 4 April 1966).
Benarkah orang Indonesia hanya berani ngomong di belakang atau warung kopi? Jawabannya, tentu tidak sepenuhnya benar. Karena masih banyak masyarakat bangsa ini yang berani menyuarakan suara kebenaran.
Negara kita adalah Negara demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Baik itu melalui tulisan maupun langsung secara lisan. Melaui tulisan bisa dengan cara mengirim ke media cetak, seperti koran, bulletin, majalah dan sebagainya. Langsung secara lisan bisa dengan cara dialog, orasi dan berujuk rasa, serta juga bisa dengan telepon interaktif pada acara-acara tertentu. Baik itu di radio maupun televisi (TV).
Dalam situasi bangsa kita sekarang yang carut-marut dan tak pernah putus dirundung masalah. Masalah demi masalah silih berganti menyambangi negeri muslim terbesar di dunia ini. Belumlah selesai masalah yang satu, telah datang pula masalah yang lain. Masalah-masalah tersebut telah mewarnai media cetak dan eloktronik di tanah air. Masalah-masalah tersebut telah menyedot perhatian public.
Masalah-masalah yang telah menyodot perhatian public tersebut diantaranya adalah, masalah cicak vs buaya, masalah bank Century, makelar khusus (markus), Gayus Tambunan (pajak) dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Masyarakat telah lelah dan muak mengikuti permasalahan tersebut di media massa.
Tentu diperlukan suara-suara kebenaran (kebenaran yang sesungguhnya), kritik yang membangun dan jalan pemecahannya (problem solving). Baik dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat (figure public), maupun suara akar rumput (grass root). Sehingga bangsa kita yang telah sarat dengan beban permasalan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa berangsur-angsur membaik.
Sekarang bukan lagi zaman orde baru (ORBA), sekarang adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Zaman Orde Baru memang semua bungkam. Media masa tidak berani membuka borok pemerintah. Sehingga pada waktu itu media massa hanya mengangkat kebaikan pemerintah saja. Kampus-kampus bungkam tanpa kata. Dan orang-orang yang masih mempunyai akal sehat terpaksa diam seribu bahasa. Daripada hilang malam tanpa jejak.
Tapi anehnya sekarang, setelah bebas menyatakan pendapat. Malah sebagaian masyarakat hanya berani ngomong di warung-warung kopi, pasar-pasar dan jalanan. Dan omongan mereka hanyalah mengira-ngira dan tidak ada kontribusi untuk perubahan bangsa. Jadi di sini ibarat pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Omongan-omangan masyarakat hanya menjadi sampah. Sedangkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan elite-elite politik yang terlibat masih tetap bebas berbuat dan berlenggang kankung di negeri ini.
Dan malah yang tumbuh lebih subur di media massa tanah air adalah gosip-gosip murahan tentang dunia selebritis. Yang tidak ada kontribusi sedikitpun untuk pemecahan masalah yang dihadapi bangsa ini. Acara-acara gosip semacam itu telah merubah masyarakat menjadi masyarakat yang hanya bisa bergunjing dan ngomong kesana kesini. Gosip semacam itu bisa di cap sebagai pergunjingan publik..
Dalam menyampaikan pendapat harus beradab dan tidak melanggar etika. Karena sering kita jumpai di media massa, banyak anak bangsa dalam menyampaikan pendapat menggunakan cara-cara kekerasan (anarkis). Dan berujung bentrok dengan oknum polisi dan sesama pengunjuk rasa. Tentu yang akan didapat bukan malah penyelesaian maupun solusi. Akan tetapi malah permasalahan baru dan pertumpahan darah sesama anak bangsa.
Semoga kedepan bangsa ini mau belajar dari kesalahan masa lalu. Kesalahan-kesalahan masa lampau jangan samapai terulang lagi. Dan masyarakat harus berani menyampaikan pendapat. Bukan hanya berani berbicara di belakang, karena itu tidak ada gunanya. Dan masyarakat harus selalu mengawasi dan memantau jalannya pemerintahan. Jika terdapat kesalahan masyarakat harus berani dan tidak segan-segan mengkritik dan memberikan solusi yang konkrit. Demi terciptanya Negara Indonesia yang maju dan demokratis. Karena omongan di belakang, hanyalah omongan ompong.

AFRINALDI SUMPUR
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN SUKA
CP: 081227195879