Syafii Maarif: Aparat Kita Punya Nyali Tidak?

VIVAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan tokoh agama yang disegani, Syafi'i Ma'arif, mempertanyakan kinerja Polri dalam kasus bentrok Ahmadiyah di Banten, Jawa Barat, dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

"Sekarang, aparat kita itu punya nyali atau tidak?" kata Syafi'i Ma'arif saat diwawancara VIVAnews.com.

Tokoh agama yang disapa Buya ini mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang mengatakan aparatnya sudah bekerja maksimal.

"Maksimal apa? Yang di Pandeglang itu tidak maksimal. Masa tiga orang petugas menjaga massa sebegitu banyak," Buya mempertanyakan.

Buya menilai kondisi bangsa ini sudah sangat-sangat kritis. Alasannya, tidak ada masalah fundamental di negeri ini yang terselesaikan. "Ekonomi, politik, hukum, semua carut-marut. Bangsa kita harus selamatkan," kata dia.

Buya juga mengritik persoalan ini semua terkait dengan banyaknya kepentingan politik sesaat dan jangka pendek yang masih dijadikan prinsip oleh sejumlah orang. "Jangan hitung-hitungan jangka pendek lagi, mau jadi kepala daerah dan lain-lain," ia menegaskan.

Dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang polisi telah menetapkan dua orang, dari sekitar 1.500 orang perusuh yang saat itu berada di lokasi. Satu di antaranya resmi ditahan hari ini.

"Dari dua tersangka yang diperiksa, satu sudah ditingkatkan jadi penahanan hari ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 9 Februari 2011. (kd)
• VIVAnews

Syafii Maarif: Kritikan SBY Tidak Substantif

VIVAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai kritik balik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tokoh-tokoh agama tidak substantif. Tokoh yang akrab disapa Buya ini menilai Presiden SBY tidak paham masalah.

"Saya rasa kritik itu tidak ada substansinya," kata Syafii Maarif dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com, Rabu 9 Februari 2011.

Buya kembali mengingatkan, kritik yang pernah dilontarkan tokoh-tokoh agama kepada pemerintah tidak ada muatan politik sama sekali. Semua yang disampaikan, kata Buya, berdasarkan bukti-bukti.

"Itu otentik sekali. Itu serius. Itu bukan berarti ingin menjatuhkan seseorang," ujar Buya yang sedang dalam perjalanan ke Yogyakarta ini.

Maka itu, Buya juga menyesalkan bila ada yang menyebut kritikan tokoh-tokoh agama itu sarat muatan politik. "Bila disebut tendensi politik, mereka itu sama sekali tidak paham," jelas dia.

Pagi tadi, Presiden SBY mengritik tokoh-tokoh agama. SBY meminta tokoh agama tidak melupakan peran utamanya, membimbing umat.

"Saya tahu, pemuka agama juga memainkan banyak peran. Namun janganlah dilupakan kewajiban dan amanah untuk tetap membimbing umatnya masing-masing," kata Presiden SBY saat menghadiri Hari Pers Nasional di Kupang, NTT, Rabu, 9 Februari 2011. (umi)
• VIVAnews

Forum Rektor: Indonesia Menuju Negara Gagal!

Jakarta - Forum Rektor mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke dalam keadaan negara gagal. Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal 2010.

"Negara kita sudah dekat menjadi negara gagal dan kalau tidak diperbaiki pemerintah, pada tahun akan datang menjadi negara gagal," ujar anggota Forum Rektor Sofian Effendi dalam konferensi pers dengan tokoh Lintas Agama dan Forum
Rektor di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (4/2/2011).

Menurut Sofian, berdasarkan hasil indeks negara gagal, Indonesia berada di urutan 61 dari 170 negara. Dalam indeks itu, Somalia berada di urutan pertama.


"Salah satu ukurannya adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat dan program pemerintah gagal total," terang Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Ukuran lainnya menurut Sofian adalah kesenjangan antara daerah di wilayah Indonesia semakin besar. Ia mencontohkan, provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia dengan perbandingan lebih dari 17 kali lipat dengan daerah lain.

"Ini sangat berbahaya dan ketika mereka meminta melepaskan diri, itu berarti
membuktikan ketidakpuasan rakyat," terangnya.

Pada sektor pelayanan publik, anggaran Indonesia sama sekali tidak pernah meningkat, bahkan nyaris tidak ada dibandingkan banyaknya anggaran untuk birokrasi.

Saat ini juga, terjadi delegitimasi terhadap pemerintah. Sofian menyebutkan, terdapat 157 kelapa daerah yang saat ini terkait dengan meja hijau. Malahan, satu
diantara kepala daerah tersebut dilantik saat dirinya berstatus terpidana.

"Lalu terpecahnya elit politik dan elit penguasa. Ini semua adalah tanda-tanda
negara gagal," sebut sofian.

(fiq/gun)